BENGKULU – Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Parmin, S.IP., mendorong penguatan koordinasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus mempercepat digitalisasi pemerintahan daerah.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri rapat koordinasi tingkat pimpinan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan serta Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Jumat (2/10/2026).
Rapat yang berlangsung di Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara itu dipimpin Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata, S.E., M.AP. Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Bank Indonesia, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran pemerintah daerah, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dalam rapat tersebut, sejumlah strategi dibahas, mulai dari upaya menjaga kestabilan harga pangan, memperkuat kerja sama antardaerah dalam pemenuhan pasokan bahan pokok, hingga mendorong perluasan transaksi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Parmin menegaskan, pengendalian inflasi merupakan hal penting yang membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Ketersediaan bahan pokok, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga harus menjadi perhatian agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
Menurutnya, kerja sama antardaerah menjadi salah satu langkah strategis untuk menjaga kesinambungan pasokan pangan, terutama ketika terjadi peningkatan permintaan atau gangguan distribusi yang berpotensi memicu kenaikan harga.
Ia pun menyambut baik kerja sama pasokan pangan antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Bengkulu Tengah, Kepahiang, dan Rejang Lebong. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat rantai pasok pangan sekaligus mendukung stabilitas harga di wilayah terkait.
Selain pengendalian inflasi, Parmin juga menekankan pentingnya percepatan digitalisasi daerah. Penerapan sistem transaksi digital dinilai dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik, memperkuat transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pemerintahan.
Ia berharap, upaya digitalisasi tidak hanya sebatas penerapan teknologi, tetapi juga diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan dan kesiapan perangkat daerah dalam menjalankan sistem digital secara optimal.
Parmin menambahkan, setiap kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat koordinasi harus ditindaklanjuti melalui langkah konkret dan terukur. Dengan demikian, kebijakan yang dirumuskan tidak berhenti pada pembahasan, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Melalui sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, pengendalian inflasi serta percepatan digitalisasi diharapkan dapat berjalan lebih efektif.
Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara. (ADV)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!