AI Generated
Sejarah kekuasaan dunia memperlihatkan satu benang merah yang konsisten. Negara-negara besar hampir selalu membenarkan ekspansi dan intervensi dengan narasi keamanan, stabilitas, atau tanggung jawab menjaga tatanan. Dari Kekaisaran Romawi hingga Imperium Inggris, bentuk imperialisme memang berubah mengikuti zaman, tetapi logikanya tetap sama, kekuatan besar merasa memiliki hak untuk mencampuri urusan wilayah yang lebih lemah demi melindungi apa yang mereka anggap sebagai kepentingan vital.
Di abad ke-21, Amerika Serikat masih menempati posisi sentral dalam geopolitik global. Meski tidak menjalankan kolonialisme formal seperti imperium abad ke-19 atau awal abad ke-20, banyak pakar dan pemimpin dunia menilai bahwa sejumlah tindakan Amerika Serikat mencerminkan praktik kekuasaan dominan yang memiliki kemiripan kuat dengan logika imperial masa lalu.
Kekaisaran Romawi, yang berdiri dari 27 SM hingga 476 M, menjadi contoh awal bagaimana keamanan digunakan sebagai alasan utama ekspansi. Penaklukan Galia oleh Julius Caesar pada periode 58–50 SM, misalnya, tidak dipicu oleh serangan langsung terhadap Roma, melainkan oleh kebutuhan strategis untuk mengamankan perbatasan dan memperluas pengaruh. Setelah wilayah tersebut dikuasai, Roma membangun administrasi, menempatkan elite lokal yang loyal, memungut pajak, dan mendirikan pangkalan militer. Semuanya dilakukan tanpa persetujuan masyarakat setempat. Stabilitas versi Roma ditegakkan melalui kekuatan, bukan konsensus.
Berabad-abad kemudian, Imperium Inggris menunjukkan pola serupa dengan pendekatan yang lebih bertahap. Kehadiran East India Company di India pada 1608 awalnya murni bersifat dagang. Namun setelah Pertempuran Plassey pada 1757, Inggris mulai memegang kendali politik secara de facto. Sejak 1858 hingga 1947, India berada di bawah pemerintahan kolonial Inggris, diatur sebagai wilayah jajahan dan bukan sebagai mitra setara dalam pengambilan keputusan politik maupun ekonomi. Narasi “civilizing mission” digunakan untuk membenarkan dominasi, meskipun realitas di lapangan diwarnai eksploitasi ekonomi dan krisis kemanusiaan.
Amerika Serikat mulai memasuki fase kekuatan globalnya setelah Perang Spanyol–Amerika pada 1898. Kemenangan tersebut membawa AS menguasai Filipina, Puerto Riko, dan Guam. Filipina bahkan tetap berada di bawah kendali Amerika hingga 1946. Namun berbeda dengan imperium klasik, AS kemudian mengembangkan pendekatan yang lebih tidak langsung. Aneksasi digantikan oleh konsep wilayah pengaruh dan intervensi berbasis kepentingan strategis.
Doktrin Monroe sejak 1823 menempatkan Amerika Latin sebagai kawasan kepentingan Amerika Serikat. Dalam praktiknya, doktrin ini berkembang menjadi dasar bagi berbagai intervensi politik dan militer selama abad ke-20 hingga kini, dengan narasi perlindungan keamanan regional sebagai pembenar. Model kekuasaan ini mencerminkan imperialisme versi modern tanpa pendudukan permanen, tetapi dengan kendali politik, ekonomi, dan keamanan.
Kekhawatiran terhadap kecenderungan ini tidak hanya datang dari akademisi, tetapi juga dari para pemimpin dunia. Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier, dalam pidatonya pada 8 Januari 2026, memperingatkan bahwa dunia tidak boleh berubah menjadi “sarang perampok, di mana yang paling tak bermoral mengambil apa pun yang mereka inginkan, dan wilayah atau negara diperlakukan sebagai milik segelintir kekuatan besar.” Di hari yang sama, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa Amerika Serikat merupakan kekuatan mapan yang “secara bertahap menjauh dari sebagian sekutunya dan melepaskan diri dari aturan internasional yang sebelumnya justru dipromosikannya.”
Nada keprihatinan serupa juga disampaikan Paus Leo XIV pada 9 Januari 2026 di Vatikan. Ia menyatakan bahwa “perang kembali menjadi tren dan semangat untuk berperang sedang menyebar,” sebuah peringatan moral terhadap penggunaan kekuatan militer sebagai alat penegasan dominasi global.
Dari kalangan akademisi, kritik terhadap kerangka pikir kebijakan luar negeri Amerika Serikat telah lama disuarakan. Noam Chomsky, linguis dan pakar hubungan internasional, secara konsisten menyoroti bahwa kebijakan luar negeri AS berfokus pada penciptaan apa yang ia sebut sebagai “masyarakat terbuka”—ruang di mana kepentingan politik dan ekonomi Amerika dapat berkembang—serta menekan gerakan atau pemerintahan yang tidak sejalan dengan kepentingan tersebut.
Kritik-kritik ini kembali menguat di tengah dinamika internasional mutakhir, termasuk tindakan militer Amerika Serikat di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro pada awal Januari 2026. Sejumlah negara menilai langkah tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan hukum internasional. Reaksi dari berbagai pemimpin dunia menegaskan bahwa kekhawatiran terhadap dominasi negara besar bukan sekadar perdebatan akademik, melainkan isu nyata yang kini berada di pusat diplomasi global.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!