Gebrakan Ridwan Mukti, Menuntut Keadilan Pemerintah Pusat

bengkulunews.co.id – Sekali lagi, Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti membuktikan bahwa mimpi besarnya untuk Provinsi Bengkulu tidak hanya seputar wacana yang dikemas dengan kemampuan retorikanya. Dihadapan Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI Sofyan Jalil dan Deputi Bidang Pengembangan Regional Arifin Budiyanto, Gubernur secara gamblang dan konfrehensif memaparkan ketertinggalan provinsi, tempat Ibu Negara Indonesia Pertama dilahirkan ini. Ridwan Mukti menggebrak, menuntut keadilan pemerintah pusat.

Terkait infrastruktur jalan, Gubernur menekankan dan meminta Jalan Lintas Barat (Jalinbar) Pulau Sumatera menjadi jalur alternatif perlintasan logistik nasional. Ia mengusulkan pembangunan infrastruktur strategis. Dihadapan Menteri, Gubernur mengungkapkan kesedihannya, pasalnya jalan dari Provinsi Lampung sampai ke perbatasan Bengkulu relatif bagus. Begitu pula dengan Jalan di Provinsi Sumatera Barat sampai perbatasan Bengkulu. Namun ketika masuk ke Bengkulu jalan mulai memprihatinkan. Gubernur meminta supaya ada sebuah keadilan. Yakni pembangunan jalur lintas barat khususnya di Provinsi Bengkulu, dari Kabupaten Kaur hingga Mukomuko.

“Kalau nyambung itu bagus sekali. Minimal dari Lampung sampai Padang melalui Bengkulu, bisa dilintasi kendaraan logistik 10 ton dan 20 ton bisa lewat. Tentu tebing yang curang dipapas, tikungan tajam dipotong dan jalan ‎diperbaiki. Itu saja sebenarnya, sehingga waktu tempuh singkat dan menjadi alternatif yang menarik dan akhirnya menumbuhkan ekonomi daerah yang dilintasi,” papar Mantan DPR RI dua periode itu.

Selain itu, Gubernur juga memaparkan sejumlah isu strategis terkait pembangunan di Bumi Rafflesia. Bengkulu membutuhkan pembangunan infrastruktur dasar, tidak hanya jalan, tapi juga di sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi. “Supaya jalan ke desa mulus. Supaya jembatan tak lagi memakai pohon kelapa. Selain itu, setiap desa harus ada SD dan setiap ‎Kecamatan dua SMP dan satu SMA. Di setiap desa ada Puskesdes dan pasar meskipun kecil, Kecamatan ada puskesmas‎ dan pasar menengah,” tukas Gubernur.

Lebih lanjut Gubernur meminta ‎pemerintah pusat melakukan pemberdayaan lintas kementerian terhadap masyarakat miskin yang ada di Bengkulu, khususnya masyarakat nelayan. ‎”Pembangunan seperti pelabuhan dan pemberdayaan nelayan Bengkulu sesuai dengan tujuan poros maritim pemerintahan Jokowi-JK,” sambung Gubernur.

Ditegaskannya, harapan bantuan pembangunan ke pemerintah pusat, tidak serta merta begitu saja. Pihaknya pun bekerja dengan serius menata pemerintahan dan membereskan birokrasi di Provinsi Bengkulu. “Ada dua kami tawarkan kepada pemerintah pusat. Pertama, kami sudah menandatangani pakta integritas terkait tindak pidana korupsi. Kami sangat tegas di situ. Selain itu, kami sudah melangsungkan e-goverment, yakni tata kelola pemerintahan menggunakan IT. Semoga ini akan jadi pemicu dan trigger pemerintah pusat membantu kami,” pungkasnya. [126]