BENGKULU – Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Riky Pratama Putra mengatakan demo yang dilakukan KAMMI Bengkulu memiliki empat poin yang disampaikan.
Pertama adalah menolak dan meminta pemerintah membatalkan kenaikan BBM. Yang kedua KAMMI meminta pemerintah mengendalikan harga bahan pokok.
“Karenakan menurunkan harga BBM itu tidak bisa dalam waktu dekat dan itu akan berpengaruh dengan harga bahan pokok, makanya pemerintah harus mengatisipasi,” kata Riky pada Bengkulunews.co.id Senin (05/09/22) siang.
Ketiga mereka membatalkan atau menundakan pembangunan proyek strategi nasional yang anggarannya sampai Rp500 Triliun dan anggaran tersebut dapat dialihkan untuk memberikan subsidi kepada rakyat salah satunya BBM.
Point keempat pihak KAMMI mengultimatum kepada Presiden apabila tidak mampu menghentikan laju kenaikan BBM presiden harus mundur dari jabatan.
“Karna sesuai dengan landsan MPR nomer enam tahun 2021, tentang etika berkehidupan dan bernegara. Karena jik sudah tidak sesuai dengan hati nurani rakyat, maka pemerintah diminta untuk mundur,” lanjutnya.
Setelah melakukan parlement jalanan bersama para anggota DPRD Provinsi Bengkulu, maka ada kesepskatan antara kedua belah pihak.
DPRD Provinsi Bengkulu bersepakat dan secara tegas menolak kenaikan BBM. Selain itu pihak DPRD juga langsung mengirimkan tuntutan, berita acara dan kajian secara analitis dan akademis ke DPR RI dan Presiden.
“Sebenarnya kita mau melinatkan banyak pihak, tapi kita mau, dimulai dari kita dulu. Baru ke daerah dan meluas ke Indonesia,” demikian Riky.
