Bengkulu Jadi Pilot Project Program Perlindungan Anak
bengkulunews.co.id – Guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman sistem perlindungan anak, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bengkulu mengadakan Pelatihan Sistem Perlindungan Anak (SPA) Di Aula Hotel Amaris, 4-7 Oktober 2016.
“Menyadari masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak di masyarakat, maka Kementerian PP dan PA menginisiasi lahirnya sebuah gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Bengkulu menjadi salah satu provinsi yang menjadi Pilot Project PATBM,“ ujar Rini Handayani, Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Rini Handayani mengatakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggagas sebuah strategi gerakan PATBM, yaitu gerakan perlindungan anak yang dikelola oleh sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah (desa/kelurahan) di 34 Propinsi di Indonesia.
Gerakan ini diinisiasi oleh masyarakat dan untuk masyarakat (kelompok orang) yang tinggal di desa atau kelurahan agar mampu mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif dalam mencegah dan menangani masalah kekerasan terhadap anak yang ada di lingkungannya secara mandiri.
Wakil Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengapresiasi langkah Kementerian PP-PA terkait program PATBM. Masyarakat membangun kepedulian pada daerahnya masing-masing, Ini tentunya dapat diterapkan di berbagai wilayah Indonesia yang mempunyai kultur dan budaya berbeda-beda.
“Sistem pengawasan dari lingkungan sekitar diharapkan dapat menumbuhkan rasa peduli masyarakat terkait masalah perlindungan terpadu anak dan perempuan,” ujar Rohidin yang pernah diusulkan menjadi Duta Kampanye Global He For She oleh Menteri PP&PA, Yohana Yembise
Kebijakan PATBM ini diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan dalam bentuk pencegahan dan penanganan terpadu untuk menurunkan angka kekerasan pada anak dengan mengubah norma sosial dan perilaku.
“Saya berharap peserta pelatihan bisa menjadi motor penggerak membentuk pemahaman masyarakat dalam membantu pelaksanaan program terpadu perlindungan anak dan perempuan,” ungkap Wagub Rohidin Mersyah yang pernah menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Teknis Perlindungan Hak Perempuan Kawasan Indonesia Timur di Makasar. (101/MC)
