Cegah Dampak Bonus Demografi, Pemerintah Dituntut Ciptakan Lapangan Kerja
KOTA BENGKULU, bengkulunews.co.id – Peringatan dini akan dampak kependudukan (bonus demografi) memang sangat penting. Pasalnya, dengan adanya peringatan dini, pemerintah dapat mengantisipasi dan meyusun solusi strategis dalam menghadapi dampak kependudukan. Jangan sampai, bonus demografi menimbulkan dampak negatif terhadap pembangunan lain. Sehingga bonus demografi tidak memberi kuntungan yang optimal pada suatu daerah.
Dikatakan pakar dampak kependudukan dari Universitas Gajah Mada (UGM), Dr. Sukamdi, pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang penyusunan panduan penyediaan informasi peringatan dini dampak kependudukan di aula kantor perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Selasa (21/11/2017), secara umum, masalah besar dampak kependudukan di Indonesia ialah keterbatasan penciptaan tenaga kerja. Sedangkan, bonus demografi bisa bermanfaat bila usia produktif penduduk dapat bekerja dan berpenghasilan yang layak.
Indikatornya sederhana, bila angka pengangguran menurun, artinya daerah tersebut memiliki harapan usia produktifnya punya pekerjaan dan upah yang layak. Bila angka pengangguran meningkat, yang akan terjadi yakni sebaliknya.
“Pemerintah harus cepat merespon ini. Karena, jumlah pengangguran terdidik (SLA ke atas) saat ini tumbuh lebih tinggi dari pendidikan di bawahnya. Indikasinya, sinkron peningkatan kualitas pendidikan dengan kesempatan kerja itu sendiri. Ini harus ada kebijakan yang sinergis,” ujarnya.
Tidak hanya itu, pemerintah juga harus mencari cara bagaimana menciptakan kesempatan kerja, tingkatkan kualitas usia produktif hingga bisa bekerja dan mendapat upah yang layak. Sampai, usia produktif bisa berinvestasi dan meningkatkan kesejateraannya.
“Maka itulah, FGD ini dilakukan. Agar kita bisa membuat pedoman sesederhana mungkin untuk menjadi acuan pemerintah menyusun RKPD tahun 2018 di masing-masing daerah,” katanya.
Sukamdi juga menjelaskan, pemerintah juga harus melakukan integrasi kebijakan kependudukan dan kebijakan pembanguan. Jangan sampai, kebijakan-kebijakan ini berjalan terpisah.
“Saya akan kawatir, jika tidak ada perubahan kebijakan yang mendasar dan yang mengantisipasinya tidak tepat, suatu wilayah itu akan berada pada perangkap demografi. Wilayah ini akan memiliki penduduk usia kerjanya yang tinggi, kualitas atau pendidikannya tinggi tapi kesempatan kerja terbatas,” jelasnya.
Banyak negara yang mengalami ini, lanjutnya, hingga bukan hanya persoalan ekonomi tenaga kerja tapi juga politik.
“Sebenarnya, penciptaan kesempatan kerja bukan menjadi tugas seutuhnya pemerintah lagi, melainkan juga pendidikan. Pendidikan harus bisa menciptakan orang-orang yang bisa menciptakan kesempatan kerja bukan orang untuk bekerja,” terangnya.
Dijelaskanya pula, data proyeksi penduduk oleh Bapenas dan BPS tahun 2013, jumlah lansia di Provinsi Bengkulu pada tahun 2034 adalah 202 ribu. Angka ini meningkat, yang dibandingkan dengan jumlah tahun ini yakni 79,7 ribu lansia.
“Jadi, Bengkulu harus siap menghadapi lansia dengan problem perawatan kesehatan dan produktifitas lansia. Ini bisa menjadi agenda pemerintah juga yang dimulai dari sekarang, selain menciptakan kesempatan kerja,” pungkasnya.
Selain itu, Direktur Analisa Dampak Kependudukan, Dra. Hitima Wardhani, MPH, yang juga sebagai pelaksana kegiatan FGD ini, menyampaikan, kegiatan ini sebagai peringatan dini dan pelayanan utama oleh pemerintah daerah. Ini harus disampaikan kepada stakeholder terutama dampak negatif yang mungkin terjadi.
“Kegiatan ini dilakukan untuk mengantisipasi urusan yang diamanatkan dalam UUD nomor 23 tahun 2014, tentang pengurusan pengendalian penduduk yang kewenangannya dilakukan secara kongruen dari pemerintah pusat, provinsi bahkan daerah,” ungkapnya.
Ditambahkan juga oleh Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Busmar Edisyaf, dalam mengantisipasi dampak kependudukan ini BKKBN berperan untuk mensosialisasikan dan menginformasikan kondisi terkini bonus demografi kepada pemerintah. Serta, harus bisa memanfaatkan bonus demografi ini dengan baik.
“Kami juga akan terus melakukan pembangunan keluarga, bagaimana keluarga harus memiliki ketahanan keluarga,” tutupnya.
FGD yang dimulai pukul 9.00 WIB ini, dihadiri kepala OPD bidang pengendalian kependudukan baik provinsi maupun kabupaten/kota. Serta kepala BPS kabupaten/kota, Bappeda kabupaten/kota dan juga pejabat administrator, Kasi ADK dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Dari sejumlah undangan ini diharapkan mendapatkan input dan penyempurnaan dalam penyediaan informasi peringatan dini bonus demografi.
