Logo

Honor Ketua RT di Kota Bengkulu Akan Dinaikkan Asal Dukung Program Pemkot

Walikota Bengkulu, Helmi Hasan saat menghadiri acara pembinaan ketua RT di kantor Kelurahan Malabero dan Kelurahan Pondok Besi, Rabu (13/10/2021).

Walikota Bengkulu, Helmi Hasan saat menghadiri acara pembinaan ketua RT di kantor Kelurahan Malabero dan Kelurahan Pondok Besi, Rabu (13/10/2021).

KOTA BENGKULU – Walikota Bengkulu, Helmi Hasan menjawab aspirasi perwakilan ketua RT di Kelurahan Malabero yang meminta kenaikan honor. Menurut Helmi, ini bisa diwujudkan asal perangkat RT tersebut mendukung Program Pemerintah Kota Bengkulu.

“Saya tidak berjanji tapi ini tekad. Insya Allah, saya kemarin sudah berpikir dengan pak sekda. Ada pilihan, yang pertama semua RT honornya naik sama rata. Tapi ada pilihan lain tidak semuanya naik,” kata Helmi saat menghadiri acara pembinaan ketua RT di kantor Kelurahan Malabero dan Kelurahan Pondok Besi, Rabu (13/10/2021).

Helmi mengatakan akan membahas kenaikan honor tersebut. Namun ia menyebut tidak memberi kenaikan pada Ketua RT dengan kinerja buruk atau tidak mendukung program Pemerintah Kota.

“Hanya ketua RT yang benar-benar bekerja, bukan RT yang kerjanya hanya ‘ngupek’ dan tidak mendukung program dan kebijakan walikota,” sampai Helmi.

Helmi mencontohkan ada ketua RT di Kota Bengkulu yang menolak ruang isolasi mandiri untuk pasien Covid-19 di salah satu ruko. Padahal rencana itu merupakan program pemerintah kota untuk menekan sebaran Covid-19.

“Contohnya kemarin ada ketua RT yang menolak adanya ruang isoman di salah satu ruko. Harusnya RT itu mendukung. RT itu kan perpanjangan tangan walikota. Harusnya kalau ada warganya yang menolak, langsung WA walikota menyampaikan ada warga yang belum paham agar diberi pemahaman,” ujar Helmi.

Helmi mengatakan telah mempertimbangkan hal tersbut karena honor sebesar Rp 500 ribu yang diterima ketua RT selama ini dinilai kecil.

“Saya ingin bagaimana ketua RT yang berprestasi, yang kerjanya baik ada bonus. Tapi tidak semuanya, karena adil itu bukan berarti sama rata. Termasuk nanti kita perjuangkan TPP untuk pegawai non PNS (PTT), namanya TPPHD. Nanti didiskusikan dulu secara hukum boleh atau tidak,” demikian Helmi. (red)