BENGKULU – Tidak puas sambangi Kantor Gubernur Bengkulu, puluhan Aliansi Honorer Non-Database BKN Gagal CPNS Provinsi Bengkulu sambangi dan langsung beraudiensi dengan DPRD Provinsi Bengkulu. Ketua Aliansi Honorer Non-Database, Mutiara sebut pihaknya mendapat keputusan secara sepihak.
“Berawal kami mengikuti tes CPNS dan juga ada tes P3K tahap satu. Itu berbarengan dan kami tidak dikasih tahu,” kata Mutiara, Senin (28/04/2025).
Ia juga menjelaskan, banyaknya rekan-rekan non database ini dirumahkan tanpa kejelasan dari pemerintah.
“Jadi kami minta kejelasan status, mengingat pemerintah pusat tidak mengarahkan untuk merumahkan dan mem-PHK tenaga Non ASN,” jelasnya.
Mutiara juga meminta agar DPRD Provinsi Bengkulu untuk membantu dan memperjuangkan hak-hak para tenaga Non ASN dalam mengusulkan nama-nama ASN Non-Database yang gagal CPNS dengan masa kerja minimal dua tahun.
“Ini agar bisa diakomodir menjadi P3K paruh waktu sama seperti Non ASN database yang gagal CPNS,” ungkapnya.
Terkait gaji, sambung Mutiara, pihaknya meminta kepada pemerintah untuk secepatnya dibayarkan mulai dari bulan Januari.
“Masih banyak yang belum menerima atau mendapatkan upah atau gaji,” tegas Mutiara.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Zainal mengapresiasi usaha dari para tenaga honorer ini. Menurutnya, masalah ini telah menjadi keresahan bersama.
“Ini terus dikejar, tidak boleh bosan untuk rombongan Honorer Non-Database BKN Gagal CPNS Provinsi Bengkulu. Seperti dari pihak BKD ini sudah mengajukan ke PanselNas, walupun hingga saat ini belum ada jawaban dari PanselNas,” terangnya.
Zainal juga menyinggung soal upah atau gaji harus segera dibayarkan. Sebab, itu menjadi pelanggaran besar sesuai peraturan ketenagakerjaan.
“Kalau kita sudah mempekerjakan itu, harus dibayar, karena ini menyangkut peraturan perundangan-undangan terkait dengan ketenagakerjaan,” tegas Zainal.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!