Kanim Bengkulu Ikuti FGD Bedah Buku Transformasi Kemenimipas, Perkuat Pemahaman Kebijakan

Alwin Feraro
Kanim Bengkulu Ikuti FGD Bedah Buku Transformasi Kemenimipas, Perkuat Pemahaman Kebijakan

Dalam rangka memperkuat pemahaman terhadap arah kebijakan dan transformasi kelembagaan, jajaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Menguatkan Fondasi, Mengakselerasi Kinerja, Menghadirkan Dampak Nyata Melalui Transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan” secara daring, Senin (16/11). Kegiatan tersebut diikuti dari Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu.

FGD ini mengangkat pembahasan buku berjudul “Transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan” yang disusun sebagai dokumentasi perjalanan pembentukan, perkembangan, capaian, serta arah pengembangan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas). Forum ini menjadi ruang refleksi sekaligus diskusi untuk memahami lebih dalam perjalanan transformasi institusi sejak resmi berdiri sebagai kementerian tersendiri.

Pembentukan Kemenimipas merupakan bagian dari penataan kelembagaan pemerintahan melalui Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024. Pemisahan urusan keimigrasian dan pemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan HAM bukan sekadar perubahan nomenklatur, melainkan langkah strategis untuk memperkuat fokus kelembagaan dalam menghadapi kompleksitas tantangan tugas dan fungsi kedua bidang tersebut.

Dalam pemaparannya, dibahas bahwa transformasi kementerian tidak cukup hanya diukur dari terbentuknya organisasi baru maupun banyaknya program yang dicanangkan. Lebih dari itu, keberhasilan transformasi harus tercermin dari kemampuan institusi menerjemahkan mandat negara menjadi perubahan tata kelola, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta dampak nyata yang dapat dirasakan masyarakat.

Pembahasan juga mengulas keterkaitan antara mandat kelembagaan, kebijakan dan program, instrumen pelaksanaan, hasil dan dampak, hingga evaluasi untuk pengembangan ke depan. Kemenimipas memiliki tanggung jawab strategis untuk menyeimbangkan fungsi fasilitasi dan pengawasan keimigrasian, sekaligus memperkuat keamanan, ketertiban, dan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan.

Lebih lanjut, FGD membahas kontribusi Kemenimipas terhadap delapan Agenda Prioritas Nasional yang diterjemahkan melalui 15 Program Aksi Kemenimipas Tahun 2026. Program tersebut mencakup penguatan layanan keimigrasian berbasis digital, peningkatan pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), penyederhanaan regulasi visa dan izin tinggal investor, pencegahan tindak pidana perdagangan orang, hingga penguatan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian.

Di bidang pemasyarakatan, program aksi turut diarahkan pada pemberantasan peredaran narkoba, penanganan *overcapacity* dan *overcrowding*, penguatan ketahanan pangan, pembangunan dapur sehat untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemberdayaan warga binaan melalui koperasi dan UMKM, serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan.

Materi bedah buku juga menyoroti sejumlah capaian transformasi, khususnya dalam digitalisasi layanan keimigrasian. Pemanfaatan aplikasi All Indonesia, M-Paspor, Connected One, dan Dashboard Monitoring (Dasmon) menjadi bagian dari upaya menghadirkan layanan yang semakin terintegrasi, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, penguatan sarana pemeriksaan keimigrasian melalui autogate serta penyederhanaan regulasi visa turut menjadi langkah untuk meningkatkan kualitas pengawasan sekaligus mendukung mobilitas dan investasi global.

Tidak hanya mendokumentasikan berbagai keberhasilan, buku tersebut juga menguraikan tantangan dan arah pengembangan Kemenimipas ke depan. Beberapa fokus yang menjadi perhatian meliputi konsolidasi kelembagaan, penguatan ekosistem keimigrasian digital, modernisasi pengelolaan perbatasan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan kolaborasi dan orientasi pelayanan publik.

Melalui kegiatan ini, jajaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu diharapkan dapat semakin memahami keterkaitan antara kebijakan strategis kementerian dengan implementasi tugas dan fungsi di tingkat satuan kerja. Pemahaman tersebut menjadi bekal penting dalam meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, inovasi, dan kualitas pelayanan keimigrasian.

Sejalan dengan arah transformasi yang terus digaungkan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto serta Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko, jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi berkomitmen untuk terus memperkuat kinerja, menjaga kedaulatan negara, dan menghadirkan pelayanan yang semakin mudah, cepat, serta berkualitas. Dengan semangat Imigrasi untuk Rakyat, transformasi kelembagaan diharapkan tidak berhenti pada perubahan sistem dan kebijakan, tetapi benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!