Hewan Ternak Kini Juga Wajid Divaksin untuk Hindari PMK Salah satu peternak di Kota Bengkulu. Foto, Dok.BN Terbit : Oktober 30, 2022 - Penulis : Alwin Feraro - Kategori : Nusantara JAKARTA – Ketua Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Nasional, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, menyatakan hewan ternak wajib harus divaksinasi. Hal itu merupakan cara untuk menekan penyebaran PMK bagi ternak. Hal tersebut diungkapkan Suharyanto yang juga merupakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui keterangan yang diterima InfoPublik, Sabtu (29/10/2022). Kunjungan kerja kali ini bertujuan untuk melakukan edukasi dan mitigasi bencana dengan kearifan lokal kepada masyarakat Sumbawa dan meninjau perkembangan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). “Yang sehat divaksin semua dan lakukan terus,” ujar Suharyanto saat tiba di Sumbawa. Lebih lanjut dirinya menyampaikan apresiasi terhadap wilayah-wilayah di Sumbawa yang tidak memiliki kasus aktif. “Wilayah yang kosong kasus aktifnya agar dijaga betul, jangan ada penularan lagi,” kata Suharyanto. Menurut dia, hewan ternak dari wilayah yang alami zero case dapat dimobilisasi ke wilayah lainnya, namun langsung menuju tempat pemotongan. “Ternak tersebut boleh dibawa antarkecamatan maupun ke pulau Lombok dan Bali, namun langsung ditujukan ke rumah pemotongan hewan,” jelas dia. Nama * Email * Komentar * Kirim Komentar Δ Kemenkumham Raih Penghargaan Anugerah Media Humas 2024 Pj Walikota dan Pj Ketua TP-PKK Kota Pagar Alam Berganti Dirjen Imigrasi Silmy Karim Turun Langsung Jadi Petugas Konter di Bandara Soekarno-Hatta AMSI Mulai Latih Perusahaan Media Hadapi UU Pelindungan Data Pribadi 21 Daerah Tolak Munaslub Kadin Nasional, Disebut Tidak Sesuai Aturan Menkumham Supratman Tinjau Layanan Imigrasi di Bandara Ngurah Rai Bali Kemenkumham Raih Penghargaan Anugerah Media Humas 2024 Pj Walikota dan Pj Ketua TP-PKK Kota Pagar Alam Berganti Dirjen Imigrasi Silmy Karim Turun Langsung Jadi Petugas Konter di Bandara Soekarno-Hatta AMSI Mulai Latih Perusahaan Media Hadapi UU Pelindungan Data Pribadi 21 Daerah Tolak Munaslub Kadin Nasional, Disebut Tidak Sesuai Aturan Menkumham Supratman Tinjau Layanan Imigrasi di Bandara Ngurah Rai Bali