DPRD Provinsi Bengkulu Terima Poin Tuntutan Aksi GEMAWASBI

BENGKULU – Setelah menyuarakan tuntutannya Ketua beserta perwakilan LSM Gerakan Masyarakat Pengawas Birokrasi (GEMAWASBI) dan Ormas Save Bengkulu, diajak melakukan hiring bersama anggota DPRD di ruang rapat komisi.

Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto mengatakan pihak GEMAWASBI sendiri bersikap netral dalam menyuarakan tuntutannya.

“Pada dasarnya sikap mereka ini netral, dari pada kebijakan pemerintah. Mengingat beban berat subsidi yang ditanggung pemerintah. 50 persen menolak kenaikan BBM,” kata Suharto pada Bengkulunews.co.id Senin (19/09/22) siang.

Sedangkan alasan mereka menolak karena bantuan BLT BBM yang tidak sesuai dan tidak tepat sasaran.

“Mereka menyentil, rupanya masih ada penerimaan bantuan BLT BBM yang menyandang status ASN,” sambungnya

Kendati demikian pihak DPRD Provinsi Bengkulu akan terus menggali informasi terkait bantuan BBM tersebut. DPRD Provinsi Bengkulu juga menerima poin tuntutan yang diberikan oleh pihak GEMAWASBI untuk ditelaah.

Suharto juga memberikan apresiasi karena aksi demo kali ini berjalan lancar dan damai.

“Nanti dengan adanya Peraturan Pemerintah yang saat ini sedang di godok, Insyaallah saat aturan pemerinth pusat turun akan sama-sama kita awasi. Kita tindak supaya penerimaan bantuan dapat tepat sasaran dan ini menjadi penyeimbang,” demikian Suharto.