Benahi Pelabuhan, Arus Barang akan Lancar
Foto bersama usai Forum Dialog Penanganan Kelancaran Arus Barang, Kamis (3/10)
bengkulunews.co.id – Efektifitas operasional pelayanan bongkar muat barang ekspor dan impor di pelabuhan, menjadi topik utama dalam “Forum Dialog Penanganan Kelancaran Arus Barang” yang disponsori oleh Direktorat Fasilitas Ekspor Impor Dirjend Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan RI, Kamis (03/10).
Dari Dialog yang dipandu oleh Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bengkulu, dapat di ketahui adanya kompleksitas permasalahan yang ada di Pelabuhan Pulau Baii Bengkulu. Banyaknya permasalahan yang harus di benahi dalam upaya kelancaran arus barang di pelabuhan Pulau Baii Bengkulu.
Menurut Wakil Kepala Umum (WKU) Bidang Kelutan dan Perikanan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Bengkulu, Edy Haryanto, trend Ekspor dan impor Provinsi Bengkulu masih jauh tertinggal, dimana aktifitas impor dan ekspor yang ada di pelabuhan Pulau Baii, volumenya semakin lama turun.
Selain akibat dari belum mampunya pelaku usaha didaerah untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar, juga akibat pendangkalan alur pelabuhan yang semakin parah. Sehingga pelaku usaha terpaksa melakukan transshipment di laut lepas, yang mana hal tersebut, menurut Edy bisa menimbulkan biaya tinggi.
“Pendangkalan alur yang semakin parah ditambah lagi dengan belum mencukupinya permintaan pasar oleh pelaku usaha kita, membuat daya arus ekspor impor kita kian menurun,” ucap Edy.
Di samping itu juga, tambahnya, kendala yang di hadapi oleh pelaku usaha di pelabuhan yaitu, adanya birokrasi yang masih rumit dan ribet, walaupun saat sekarang sudah adanya sistem online namun masih ditemui kendala dengan operator pelabuhan, banyak tahapan yang harus dilalui
“Kami inginnya ada pelayanan satu pintu. Ada jaminan tenggat waktu dalam pelayanan perizinan, kami inginnya ada kemudahan dalam birokrasi dan kenyamanan dalam aktifitas pelabuhan ,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Manager Operasional PT. Pelindo II Cabang Bengkulu, Sabar Haryono menjelaskan, saat ini pihaknya telah mempermudah aktifitas di pelabuhan dengan mengeluarkan kebijakan untuk menambah jam operasional bongkar muat barang di pelabuhan selama 24 jam penuh, dimana sebelumnya hanya sembilan jam saja.
“Per 1 November 2016, kita telah membuat aturan operasional bongkar muat barang di pelabuhan selama 24 jam,” jelas Sabar.
Menurut Kepala DIskopUKM Perindag Provinsi Bengkulu, Ismed Lakoni, Pemerintah Bengkulu sedang berupaya untuk mewujudkan kelancaran arus barang masuk dan keluar ke Bengkulu, guna meningkatkan perekonomian dan pendapatan perkapita.
“Pada tahun 2017 nanti, kita akan mencoba membuat pelabuhan alternatif di Linau serta di Kabupaten Muko-muko, guna optimalisasi arus barang sehingga dapat meningkatkan perekonomian kita,” cetus Ismed, saat membuka acara Forum Dialog tersebut.(cw1)
