Ini Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda RUED

Bengkulu – DPRD Provinsi Bengkulu menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap raperda Rencana Umum Energi Daerah, Selasa (14/5/2019).

Paripurna yang di gelar di ruang sidang utama sekretariat DPRD Provinsi, ini dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Provinsi Edison Simbolon. Tampak hadir mewakili Gubernur Bengkulu, Sekda Nopian Andusti

Meskipun delapan fraksi menyetujui raperda tersebut dilanjutkan pembahasan tingkat selanjutnya. Namun ada sedikit catatan yang diberikan oleh legislatif.

Agung gatam dari fraksi PDIP menyalami pimpinan dewan usai membacakan pandangan fraksi

Seperti disampaikan oleh Agung gatam dari fraksi PDIP. Dia mengatakan dalam perumusan raperda tersebut, pemerintah diminta untuk memperhatikan program listrik yang dapat dijangkau 100% di wilayah desa se-Provinsi Bengkulu pada tahun 2020.

“Besarnya faktor yang menjadi industri dalam 75 tahun usia kemerdekaan masih ada sebagian besar masyarakat yang terisolir karena belum terjangkau penerangan listrik. Bagaimana sikap pemerintah untuk menyikapi hal tersebut,” sampainya,

Muharramin dari Fraksi Demokrat menyalami pimpinan sidang usai membacakan pandangan fraksi

Sementara dari Fraksi Demokrat, pandangan umu dibacakan oleh Muharramin. Dia membahas soal tidak rasionalisasi anggaran terkait dengan kegiatan DPRD Provinsi Bengkulu secara keseluruhan.

“Bila tidak mengalami kondisi yang mendesak sebaiknya tidak diterapkan perubahan,” ujarnya.

Selain itu, dia juga meminta hibah sebesar Rp10 miliar untuk rumah sakit kota Bengkulu segera direalisasikan.

“Penggunaan energi juga perlu digunakan secara bijak, mengingat keterbatasan sumber energi utama energi yang tidak dapat diperbarui,” sarannya.

Selain kedua fraksi tersebut, catatan juga ada dari fraksi Gerindra dalam hal ini disampaikan oleh Jonaidi.

Jonaidi dari Fraksi Gerindra menyalami pimpinan dewan usai membacakan pandangan fraksi

Dia meminta penyediaan pemanfaatan dan perusahaan harus dilakukan secara berkeadilan. Serta rencana pengelolaan energi lintas sektor, harus memperhatikan aspek-aspek terkait.

Menurutnya, persoalan energi daerah adalah persoalan yang rumit. Seperti kebijakan yang ada dalam pengelolaan perusahaan.

“Maka ini harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar,” tandasnya.

Dan dari fraksi Golkar yang dibacakan oleh Raharjo Sudiro menyampaikan hal serupa terkait pemanfaatan energi yang ada.

“Sebagai katalisator untuk pembentukan peraturan yang tidak berbenturan dengan peraturan yang ada di atasnya,” pungkasnya.(Adv)

Anggota Dewan Provinsi Bengkulu tampak serius mengikuti jalannya sidang