Dempo Xler Kritik Kebijakan Penghapusan Pramuka dari Ekstrakurikuler wajib 

BENGKULU – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler mengkritik kebijakan penghapusan Pramuka sebagai ekstrakulikuler wajib sekolah. Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim yang menerbitkan Permendikbudristek No. 12/2024 yang menyatakan bahwa keikutsertaan murid dalam Pramuka atau ekstrakurikuler lainnya bersifat sukarela.

Menurut Dempo, kebijakan Menteri Nadiem tersebut menganggu pembentukan karakter bangsa. Sebab pramuka adalah salah satu cara mendidik generasi bangsa agar  memiliki karakter yang kuat dan disipilin.

“Ini sangat bahaya bagi kelangsungan karakter generasi bangsa Indonesia, karena Pramuka salah satu cara mendidik karakter anak bangsa dari SD dan SMP agar bisa memiliki generasi yang punya tatanan adat, punya tatanan etika, punya tatanan prestasi, dan punya tatanan displin. Dan mampu menjadi generasi yang siap menjemput takdir Indonesia emas,” ungkap Dempo, Selasa (9/4/2024).

Dempo menjelaskan, dengan ekstrakurikuler Pramuka tidak lagi menjadi wajib bagi jenjang pendidikan SD dan SMP maka pendidikan Indonesia akan mengarahkan kepada liberalisasi pendidikan yang tidak lagi berpedoman pada nilai-nilai dasar karakter budaya dan adat bangsa Indonesia.

“Kita kuatir pendidikan Indonesia akan mengarah kepada liberalisasi pendidikan yang tidak berpedoman pada nilai karakter bangsa Indonesia,” jelasnya.

Dempo juga mengingatkan, agar jangan lupa dengan sejarah bahwa Pramuka adalah gabungan dari ratusan kepanduan yang digabungkan oleh Seokarno menjadi ketunggalan Pramuka. Hal ini dalam rangka mengamalkan Pancasila, mengamalkan UUD 1945 dan tegaknya NKRI.

“Nadiem Makarim perlu kembali bejalar sejarah agar tidak salah kebijakan. Kemudian kalau boleh memilih Pramuka atau Menteri Nadiem Makarim kami akan memilih Pramuka,” pungkas Dempo.