Bupati Kaur, Gusril Pausi, S.Sos., M.AP, menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kaur, Antoni Pestaria, S.E., M.Si, dalam rangka membahas persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Bupati Kaur, Kamis (2/4/2026).
Dalam audiensi tersebut, BPS Kabupaten Kaur meminta dukungan penuh dari pemerintah daerah agar pelaksanaan sensus di lapangan dapat berjalan lancar. Pertemuan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara BPS dan Pemerintah Kabupaten Kaur dalam menyukseskan agenda nasional tersebut.
Bupati Kaur Gusril Pausi menyambut baik rencana pelaksanaan sensus dan menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung seluruh tahapan kegiatan.
“Kami menyambut baik pelaksanaan Sensus Ekonomi ini dan siap memberikan dukungan penuh sesuai kebutuhan agar kegiatan ini dapat berjalan lancar di Kabupaten Kaur,” ujar Gusril.
Ia juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan data yang akurat.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dan memberikan data yang benar. Data yang akurat sangat penting agar kebijakan yang diambil tepat sasaran dan berkelanjutan,” tegasnya.
Bupati berharap sinergi antara BPS dan pemerintah daerah dapat memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Kaur berjalan sukses serta menghasilkan data yang valid dan berkualitas.
“Data tersebut diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Kaur Antoni Pestaria menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi memiliki peran penting sebagai dasar perencanaan pembangunan ke depan. Pelaksanaan sensus dijadwalkan berlangsung pada Mei hingga Juli 2026, dengan tujuan memperoleh gambaran menyeluruh terkait kondisi dan potensi ekonomi masyarakat.
“Data yang dihasilkan akan menjadi rujukan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas berbagai aspek teknis, mulai dari metode pendataan, jadwal pelaksanaan, hingga peran perangkat daerah dalam mendukung kelancaran sensus di lapangan. (Advetorial/Komar)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!