BENGKULU – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Curup meminta pemerintah memastikan program Koperasi Desa (Kopdes) benar-benar membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat setempat. PMII menegaskan bahwa pembentukan koperasi di tingkat desa tidak boleh terjebak pada formalitas belaka.
Ketua PC PMII Curup, Abdul Kohar, menyatakan bahwa pada dasarnya tujuan pembentukan koperasi desa sangat baik untuk menggerakkan ekonomi arus bawah. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut dijalankan dengan matang dan melihat kesiapan di lapangan.
“Kebijakan tersebut tidak boleh dijalankan hanya karena target administratif atau kepentingan politik semata. Karena koperasi harus lahir dari kebutuhan, partisipasi, dan kesiapan masyarakat desa, bukan dibentuk secara seragam tanpa memperhatikan kondisi riil di lapangan,” ujar Abdul Kohar.
Menurut Abdul, setiap desa memiliki karakteristik, potensi ekonomi, dan kapasitas sumber daya manusia yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemaksaan pembentukan koperasi tanpa adanya edukasi dan partisipasi aktif warga dikhawatirkan justru akan menjadi program yang mangkrak.
Sebagai bentuk komitmen dalam mengawal kebijakan publik, PMII Curup tetap konsisten pada tuntutan yang telah disampaikan sebelumnya ke pemerintah daerah dan DPRD setempat.
Mereka mendorong pemerintah untuk melakukan peninjauan kembali secara objektif terhadap program-program pemberdayaan ekonomi seperti Koperasi Desa Merah Putih.
“Kami mendesak pemerintah untuk mengevaluasi secara menyeluruh, bahkan membubarkan program KDMP atau Kopdes apabila dalam implementasinya terbukti tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, berpotensi membebani keuangan negara, serta menggerus kemandirian koperasi yang telah lebih dulu tumbuh di desa,” tegas Kohar.
PMII Curup berharap pemerintah dapat melahirkan ekosistem koperasi desa yang sehat, mandiri, dan berakar kuat pada kebutuhan ekonomi masyarakat, bukan sekadar pemenuhan target program di atas kertas.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!