Ditjen Otda Kemendagri RI Lakukan Pemetaan Kapasitas Pemerintahan Provinsi Bengkulu
BENGKULU – Melihat kemampuan suatu pemerintahan daerah dalam menjalani roda pemerintahannya dari sisi Sumber Daya Manusia, kelembagaan maupun kebijakannya, maka dilakukanlah Pemetaan Kapasitas Pemerintahan Daerah.
Untuk itu, Tim dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementertaian Dalam Negeri Republik Indonesia (Ditjen Otda Kemendagri RI) bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu melaksanakan rapat Pemetaan Kapasitas Pemerintahan Daerah, pada Senin (12/3/2018).
Rapat yang digelar di lantai III kantor Gubernur Bengkulu ini, di pimpin oleh Sekretaris Daerah ( Sekda) Provinsi Bengkulu bersama dengan perwakilan dari Ditjen Otda Kemendagri RI, yang diikuti oleh Tim dari Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah Ditjen Otda Kemendagri RI, Asisten II Setda Provinsi, Kepala Biro, serta seluruh Kepala OPD Provinsi Bengkulu.
Rapat ini dimaksudkan agar dapat melihat secara jelas kemampuan pemerintah daerah terkait dengan pembangunan daerah, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan dari analisis yang didapat dari pemetaan tersebut.
“Kita mau melihat potret dari kemampuan pemerintah daerah dalam membangun daerahnya yang dilihat dari bebrapa aspek, seperti kelembagaannya, regulasi maupun SDM-nya,” tutur Sekda Nopian Andusti, yang ditemui selepas rapat tersebut.
Dengan didapatinya potret dari kapasitas Provinsi tersebut, kata Nopian lagi, maka dapat memperbaiki maupun menambah kekuatan dan kemampuan suatu pemerintahan daerah dalam aspek SDM, kelembagaan maupun Kebijakannya.
Sementara itu, Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah Ditjen Otda Kemendagri RI, Gensly menjelaskan, pemetaan kapasitas pemerintahan daerah ini dilakukan sesaui dengan amanat Pepres RI nomor 59 tentang kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah.
“Jadi provinsi pemetaannya dilakukan oleh tim pusat, sedangkan kabupaten dan kota dilakukan oleh tim provinsi,” kata Gensly.
Dengan adanya 33 indikator dan dari tiga aspek yaitu, kebijakan, kelembagaan SDM, sebut Gensly, pihaknya ingin melihat, mendianogsis dan menganalisis kapasitas pemerintahan Provinsi Bengkulu itu seperti apa nantinya.
“Ada dua fungsi pemetaan ini dilakukan, yaitu untuk membenahi yang akan kita sampaikan ke pemerintahan daerah kekurangan yang harus dilengkapi dan juga menjadi rokemdasi ke kementerian dan lembaga terkait,” sebut Gensly, yang berasal dari Bengkulu ini.
Dengan begitu, kata Gensly lagi, adanya pemetaan yang telah dianalisis dan direkomendasikan pihaknya nanti, dapat menempatkan dan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah pada tiga aspek tadi.
Sehingga, nanti kalau kita temui kekurangannya dapat kita rekomendasikan agar kekurangan tersebut dapat diperbaiki sesaui dengan kenyataan yang ada,” ujar alumni Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu ini.
