Pemerintah Provinsi Bengkulu menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) replikasi aplikasi E-Presensi Mobile sebagai bagian dari penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Kerja sama tersebut melibatkan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bengkulu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan, serta Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Kepahiang.
Penandatanganan PKS disaksikan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Susmanto dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang Hartono di Ruang Rapat Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (6/7).
Dokumen kerja sama ditandatangani Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bengkulu Nelly Alesa, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan Decky Zulkarnain, serta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Kepahiang Kushadi Cahyadi.
Dalam sambutannya, Herwan Antoni mengatakan transformasi digital perlu dilaksanakan melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
“Transformasi digital akan berjalan lebih optimal apabila dilaksanakan secara sinergis dengan melibatkan seluruh pemerintah kabupaten/kota sebagai mitra strategis,” ujarnya.
Ia mengatakan replikasi aplikasi E-Presensi Mobile mendukung administrasi kepegawaian dan tata kelola pemerintahan berbasis data. Setiap pemerintah daerah juga dapat menyesuaikan implementasi aplikasi sesuai karakteristik dan kebutuhannya.
Menurut Herwan, kerja sama tersebut juga bertujuan mengurangi duplikasi pengembangan aplikasi, mempercepat implementasi layanan digital, serta mendorong pemanfaatan bersama sistem yang telah dikembangkan.
Ia menambahkan, keberhasilan penerapan sistem digital tidak hanya bergantung pada aplikasi dan infrastruktur, tetapi juga tata kelola, kualitas data, keamanan informasi, kapasitas sumber daya manusia, serta konsistensi dalam pelaksanaannya.
Melalui kerja sama ini, perangkat daerah dan tim teknis akan menyusun tahapan implementasi, melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan masing-masing daerah, serta melaksanakan pendampingan dan evaluasi secara berkala.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!