Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu bersama jajaran pejabat struktural mengikuti kegiatan Zoom Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun 2025 yang dilaksanakan dari Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu, Senin (3/8/2026).
Kegiatan tersebut merupakan agenda resmi yang diselenggarakan secara terpusat di Jakarta dan diikuti secara daring oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas). Berdasarkan paparan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, penyerahan LHP BPK mencakup laporan keuangan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan. Capaian ini menjadi bentuk pengakuan atas komitmen kementerian dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Di Aula Kantor Imigrasi Bengkulu, pelaksanaan Zoom berlangsung tertib dan khidmat. Kepala Kantor dan jajaran struktural mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sebagai wujud dukungan terhadap penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Paparan kegiatan menegaskan bahwa penyerahan LHP BPK tidak hanya menjadi penyampaian hasil audit, tetapi juga sarana untuk memastikan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) semakin berkualitas, efektif, dan efisien. Selain itu, kegiatan ini menjadi ruang sinergi lintas unit dan instansi dalam mendukung pengelolaan anggaran negara yang lebih baik.
Pentingnya komunikasi dan koordinasi dengan BPK dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan juga menjadi perhatian utama. Pemeriksaan BPK dipandang bukan sekadar akhir proses audit, melainkan bentuk kontrol demokratis untuk menjamin transparansi publik, akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta sarana perbaikan sistem birokrasi pemerintahan secara berkesinambungan.
Sejumlah poin tindak lanjut turut ditekankan, antara lain peningkatan kecermatan dalam pelaksanaan anggaran, penguatan sistem pengendalian internal, percepatan tindak lanjut rekomendasi BPK, peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan BMN, serta upaya mencegah terulangnya temuan yang sama pada masa mendatang.
Partisipasi aktif Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu senantiasa mendukung setiap langkah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mempertahankan opini WTP serta mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, andal, akuntabel, dan berkualitas.
Di bawah kepemimpinan Hendarsam Marantoko, jajaran Imigrasi Bengkulu terus menyelaraskan pelaksanaan tugas dengan arah kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi serta memperkuat budaya kerja yang profesional, transparan, dan berintegritas. Komitmen tersebut menjadi bagian dari semangat menghadirkan pelayanan keimigrasian yang semakin berkualitas dan berpihak kepada masyarakat melalui visi besar “Imigrasi untuk Rakyat.”
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!