Logo

Dewan Pers Minta Bahlil Lahadalia Berikan Hak Jawab kepada Tempo

Dewan Pers menerbitkan keputusan Nomor 7/PPR-DP/III/2024 tentang pengaduan Menteri Investasi Bahli Lahadalia atas laporan utama “Tentakel Nikel Menteri Bahlil” di majalah Tempo edisi 4-10 Maret 2024. Dewan Pers menilai secara prosedural liputan tersebut tak melanggar Kode Etik Jurnalistik. Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers memutuskan Tempo wajib memuat hak jawab Menteri Bahlil atas pelbagai informasi […]

Rancangan Pepres Publisher Rights Segera Disahkan

JAKARTA – Pemerintah dan pemangku kepentingan telah membahas pengaturan yang berkaitan dengan kerja sama perusahaan pers dan platform digital. Pengaturan itu merupakan upaya bersama untuk mewujudkan keberlanjutan media dan jurnalisme berkualitas. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie menyatakan Rancangan Peraturan Presiden mengenai Publisher Rights akan segera disahkan. “Dalam waktu dekat, dengan seizin Tuhan Yang Maha […]

Dewan Pers Pastikan Perlindungan Wartawan dan Keberlanjutan Media Terus Dijaga di Tahun Politik

Sepanjang tahun 2023, Dewan Pers telah menorehkan berbagai pencapaian, terutama terkait upaya perlindungan wartawan, menjaga kemerdekaan pers, serta keberlanjutan media di tahun politik. S alah satu upaya Dewan Pers yang menyita perhatian publik adalah mendorong pembentukan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Tanggung Jawab Platform Digital terhadap Jurnalisme Berkualitas, atau disebut dengan Publisher Rights. RPerpres ini […]

AMSI Pertanyakan Kelanjutan Regulasi “Publisher Rights” ke Dewan Pers

JAKARTA – Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) bertemu dengan Dewan Pers pada Selasa (11/7/2023) untuk mempertanyakan perkembangan regulasi “Publisher Rights” yang ditunggu-tunggu industri media siber. Selama ini, tanpa adanya regulasi yang jelas, media siber cenderung tidak mendapatkan insentif dari berita atau konten mereka yang diambil platform digital. Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan, regulasi terkait […]

Dewan Pers Akui Belum Ada Mekanisme Perlindungan Jurnalis

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu mengatakan kasus kekerasan terhadap jurnalis masih marak terjadi di Indonesia. Ini diperparah dengan belum adanya mekanisme perlindungan terhadap jurnalis Perlindungan Jurnalis .

Draft Publisher Right Sudah Disetor ke Presiden

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan sudah menyerahkan draft Peraturan Presiden (Perpres) Publisher Right ke Presiden Joko Widodo. Saat ini proses yang dilakukan adalah pembahasan yang difasilitasi Kementerian Kominfo.

Pendataan Media Bertujuan untuk Meningkatkan Kualitas dan Profesionalitas

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu mengatakan pendataan media merupakan salah satu mandat dari Pasal (15) UU No 40 Tahun 1999. Hal ini bertujuan untuk menjaga tingkat profesionalitas media di Indonesia.