BPK Serahkan LHP pada Pemerintah Provinsi Bengkulu

BENGKULU – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Bengkulu serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan tujuan tertentu atas belanja barang dan belanja modal tahun anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kota Bengkulu.

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengapresiasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun ini, tingkat kepatuhan akan penyimpangan terhadap kerugian negara menurun. Temuan LHP menurun baik dari segi jumlahnya maupun nilainya, artinya ada kemauan untuk penuruan temuan merupakan tren positif.

“Terjadi penurunan cukup signifikan dari jumlah maupun nilai dari hasil LHP tahun ini. Artinya ada perbaikan pengendalian internal, kemudian ada kesungguhan dalam memverifikasi setiap pertanggungjawaban sehingga hasilnya lebih baik,” ujarnya setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Gedung BPK RI Provinsi Bengkulu, Selasa(22/1)

Menurutnya, Pemprov akan langsung menindaklanjuti hasil LHP dengan rapat internal bersama kepala OPD terkait hal tersebut, kemudian ditemukan langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya.

“Hasil LHP ini akan ditindaklanjuti dalam tempo 60 hari kedepan, siang ini juga saya akan rapat bersama Kepala OPD untuk membahas hasil ini,” ungkapnya

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Bengkulu Arif Agus menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan dan termuat dalam LHP yang telah diserahkan kepada Pemerintah daerah , terdapat temuan-temuan signifikan yang harus segera ditindaklanjuti oleh masing-masing daerah.

“Setidaknya ada empat temuan signifikan dalam LHP belanja barang dan modal, diantaranya sistem pengendalian intern kurang memadai, jaminan pelaksanaan belum cair dan potensi kehilangan penerimaan atas denda keterlambatan, paket pekerjaan tak sesuai spesifikasi, dan terakhir kelebihan pembayaran pada paket pekerjaan,” jelasnya

Ia menambahkan, BPK berharap hasil pemeriksaan ini dapat bermanfaat bagi upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah pada tatanan pemerintah daerah.

“Terwujudnya Clean and Good Governance menjadi cita-cita bersama kita, semoga semua itu dapat segera terwujud untuk kemajuan bersama dan daerah,” tutup Arif.