Pemkot Bengkulu Anggarkan 200 Miliar, Warga Miskin Diberikan Bantuan

Bengkulu – Tidak hanya Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Kota Bengkulu juga merelokasi APBD 2020 untuk penanganan corona virus disease (Covid-19). Pemkot akan menyiapkan anggaran sebesar Rp 200 miliar.

“Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) 1-2 hari ini melakukan rasionalisasi anggaran. Beberapa mata anggaran akan disisir dan dilakukan pergeseran, dialihkan peruntukannya untuk penanganan masalah Covid-19,” kata Wali Kota, kepada jurnalis, Senim (30/3/20).

Wali Kota mengatakan untuk mencukupi Rp. 200 miliar, TAPD akan memangkas beberapa item anggaran Tahun Anggaran 2020 yang sudah dianggarkan sebelumnya.

“Diantaranya pembangunan Balai Kota, perjalanan dinas dan anggaran-anggaran yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat,” pungkasnya.

Bahkan, lanjut wali kota, jika dari penyisisiran anggaran belum juga terpenuhi sebesar Rp 200 miliar , maka gaji wali kota dan wawali siap dipotong.

“Kita ingin, pemerintah bisa fokus menangani virus corona,” ujar wali kota Bengkulu dua periode ini.

Tak hanya itu, perjalan dinas dewan yang anggaranya ada di sekretarit DPRD juga akan dipangkas.  wali Kota mengatakan, pihak eksekutif segera berkoordinasi dengan pihak legislatif.

“Perjalanan dinas di DPRD itu yang sampai puluhan miliar. Sedangkan kita sekarang tidak diperbolehkan dinas luar. Daripada uangnya tidak bisa digunakan, sebaiknya kita alihkan untuk pencegahan masalah covid 19,” kata Helmi.

Anggaran Rp 200 miliar selain diperuntukkan untuk masyarakat miskin, juga akan dialokasikan ke rumah sakit dan pembangunan beberapa tempat isolasi seperti tempat-tempat penampungan sementara.

“Masyarakat seperti itu yang kita intervensi secara khusus. Namun yang lebih penting yakni memprioritaskan program-program ketahanan pangan.” tuturnya.

Lanjut Helmi, warga rentan miskin di Kota Bengkulu yang akan terkena dampak dari covid-19 berkisar 100 ribu Kepala Keluarga (KK). Mereka semua, kata Helmi, akan mendapat intervensi dari Pemerintah Kota.

“Sekitar 100 ribu KK yang akan diintervensi seperti tukang ojek, pangkas rambut, pedagang dan buruh harian lepas,” ungkapnya.

Namun, bantuan yang diberikan bukan berupa uang tunai. Melainkan berupa bahan-bahan pokok, bibit-bibit tanaman dan obat-obatan,” kata Helmi.

Relokasi anggaran ini tidak untuk untuk gaji dan TPP Aparatur Sipil Negara.(okd)