Mendagri Minta Pemerintah Belanjakan Uang Negara Efektif dan Efisien

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta Pemerintah Daerah mampu membelanjakan uang negara secara efektif dan efisien. Hal ini didasari jumlah alokasi anggaran dikucurkan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang nilainya cukup besar.

“Saya titip, belanja negara harus digunakan secara efektif dan efisien. Optimalkan pertumbuhan daerah dengan baik, dan jangan terjebak pada rutinitas. Pastikan dana untuk rakyat disalurkan dengan optimal dan dijaga dengan baik, karena nilai dana yang dikucurkan dari Pusat ke Daerah cukup besar,” kata Tjahjo, membuka Sosialisasi Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020, di Grand Hotel Paragon, Jakarta, Selasa (18/06/2019).

Selain itu, Tjahjo juga meminta belanja modal yang digunakan Pemerintah Daerah harus digunakan secara produktif dengan tetap mengantisipasi belanja sosial seperti bencana alam.

“Belanja modal harus produktif, belanja sosial harus diantisipasi dengan baik. Antisipasi ketidakpastian yang ada serta resiko yang mungkin terjadi seperti bencana alam. Hal ini harus dijabarkan dengan baik,” papar Tjahjo.

Dalam kesempatan itu, Tjahjo juga mengemukakan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian Pemerintah Daerah.

”
Pertama, penganggaran tidak sesuai dengan substansi.

Kedua, kelebihan pembayaran honorarium perjalanan dinas dan paket meeting,” katanya

“Ketiga, kelebihan pembayaran modal.

Keempat, pertanggungjawaban belanja kurang tertib.

Kelima, realisasi belanja tidak sesuai dengan alokasi anggarannya.

Keenam, kelebihan pembayaran pada belanja barang dan jasa, termasuk jasa konsultasi
, Ketujuh, penyaluran belanja barang ke masyarakat yang tidak memadai.” sambungnya

Sebab itu, Tjahjo meminta Daerah harus senantiasa meningkatkan inovasi dan tidak terjebak pada rutinitas. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui Perencanaan penganggaran dan pelaksanaan program yang berjalan dengan baik.

“Rutinitas harus dievaluasi dan output program harus jelas karena peningkatan inovasi di daerah itu sangat diperlukan. Oleh karenanya, Perencanaan penganggaran dan pelaksanaan program harus dilaksanakan dengan baik,” pungkas Tjahjo.

Penulis : Redaksi/Puspen Mendagri