Berita Nasional dan Lokal #KitoNian

Kartu BPJS Jamkesda Belum Terdistribusi, Rugikan Masyarakat

Bengkulu Selatan – Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi mengingatkan, jika masih ada Kartu BPJS Jamkesda yang belum terdistribusi atau belum dibagikan ke masyarakat, maka segera dibagikan.

Pasalnya, akan merugikan masyarakat sementara Pemerintah Daerah telah mengeluarkan uang untuk membayar premi.

Hal itu ditegaskan Bupati pada saat memaparkan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di hadapan anggota DPRD Bengkulu Selatan, dalam rapat paripurna agenda pengambilan persetujuan bersama APBD 2020

Bupati mengakui bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dalam program Jamkesda yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan. Dan menyoroti data penerima BPJS Jamkesda yang .asih ditemukan belum tepat sasaran.

“Validasi data memang masih ada yang belum tepat sasaran. Untuk 2020 nanti, supaya tidak terulang lagi, pemerintah daerah telah melibatkan Kepala Desa untuk melakukan validasi data,” jelas Gusnan.

Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Hasanuddin Damrah hingga Puskesmas, diminta melakukan perhitungan terhadap pembayaran klaim BPJS Kesehatan ke pihak Rumah Sakit dan Puskesmas.

“Kami sudah perintah pihak Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan untuk mencermati anggaran Jamkesda yang cukup besar ini. Saya minta mereka melakukan pendataan terhadap seluruh klaim dari pengguna jamkesda, berapa orang dan berapa besaran biaya yang diklaim, di Rumah sakit, Puskesmas berapa total semua klaim,” tegas Gusnan.

Sambung Gusnan, dengan dilakukan penghitungan secara menyeluruh, maka akan diketahui berapa jumlah real klaim BPJS Program Jamkesda yang benar-benar digunakan oleh masyarakat.

Jika total klaim BPJS jauh berada jauh di bawah total pembayaran premi ke BPJS, maka akan dilakukan evaluasi terhadap program Jamkesda ini. Karena berarti hal itu terkesan akan ‘memperkaya’ BPJS. Sedangkan uang premi BPJS tersebut tidak berputar di Bengkulu Selatan.

Tidak mau hal tersebut terjadi, Gusnan meminta kepada RSUD dan Dinas Kesehatan melakukan pendataan dan penghitungan secara real sebagai bahan evaluasi penerapan Jamkesda ini.

“Hasil penghitungan itu nantinya akan sangat berguna dalam mengambil kebijakan. Kalau pun nanti jumlah klaim lebih kecil dari pembayaran premi, berarti akan lebih baik BPJS tersebut tidak kita alokasikan dalam bentuk program Jamkesda. Mungkin akan lebih baik nantinya anggaran dimasukkan di operasional, yang mana klaim bisa dilakukan setiap satu bulan sekali ke BPKAD,” jelas Gusnan.

Penulis : Tajarman

Baca Juga
Tinggalkan komen