Gubernur Bentuk Tim Khusus Cari Penyebab Antrian Panjang di Setiap SPBU
Bengkulu – Kelangkaan stock BBM bersubsidi di Provinsi Bengkulu direspon cepat Pemerintah Provinsi Bengkulu. Gubernur Bengkulu DR H Rohidin Mersyah yang tak tinggal diam langsung menggelar rapat terbatas dengan pihak pertamina pada Senin (15/7/19).
Gubernur membentuk tim khusus untuk menyelidiki langsung ke lapangan dengan cara mendatangi SPBU-SPBU yang ada di Kota Bengkulu agar persoalan tersebut tidak berlarut.
Tim khusus dalam hal ini adalah Asisten II, Disperindag Dishub, Satpol PP, Organda, dan Pertamina.
Dikatakan gubernur, terbatasnya ketersediaan BBM sangat meresahkan masyarakat. Dia melihat setiap SPBU di Bengkulu mengalami antrian panjang. Kondisi ini tidak hanya mengganggu aktivitas ekonomi namun juga kondisi sosial.
“Kondisi ini berlangsung cukup lama. Padahal berbagai upaya yang bersifat kontemporer sudah kita lakukan. Seperti membuat zonasi, pembatasan pengisian dan sebagainya,” kata Rohidin.
Dia meminta persoalan seperti itu semestinya dihindari. Pola seperti itu tidak juga menyelesaikan masalah. Maka dia mencari solusi agar persoalan kelangkaan BBM tidak terjadi.
Sementara hasil konfirmasi dirinya kepada pertamina kouta BBM Bengkulu sudh ditambhakan sebanyak 15 persen sejak antrian panjang mulai terjadi. Jadi total penambahan sebanyak 25 persen semestinya kondisi sudah normal seperti biasanya.
“Jika sudah dilakukan penambahan 25 persen persoalan ini seharusnya sudah selesai. Tidak akan ada lagi antrian kendaraan di setiap SPBU,” imbuh Rohidin.
Penambahan kuota tersebut menandakan bahwa Pertamina menjalankan isi kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi Bengkulu, Pertamina dan BPH Migas, pada akhir 2018 lalu. Bengkulu mendapatkan kouta tambahan untuk kebutuhan BBM, baik solar maupun bensin premium.
Masih kata Rohidin, sejak Januari 2019 hingga April pemenuhan kebutuhan BBM Bengkulu masih relatif stabil. Bahkan jelang puasa juga masih baik dibanding dari sebelumnya. Namun, kelangkaan mulai terasa lagi sejak akhir Mei dan Juni 2019.
“Masuk awal Juli kondisi ini menjadi lebih parah lagi,” pungkasnya.
Atas kondisi ini, Gubernur Bengkulu meminta pada pihak pertamina untuk menghilangkan terkait zonasi-zonasi dan pembatasan pengisian.
“Ini sangat tidak produktif bagi ekonomi masyarakat. Terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan usaha kecil menengah,” jelas Rohidin.
Penulis : Aan Ade Do
