Disebut Nakal, Kepala BKD ke Kadis Kominfo : Sebutkan Saja Oknum dan Sumbernya
Lebong – Plt Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong Erik Rosadi sesalkan pernyataan Plt Kepala Dinas Kominfo Donni Swabuana yang menyebut birokrasi di BKD ‘nakal’ dan tidak fair pada saat rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA).
Jika yang disebut adalah birokrasi BKD, menurut Erik, tentunya perbuatan yang dimaksud sudah tersistematis mulai dari pejabat atas hingga bawah. Padahal, kata Erik, mungkin yang dimaksud hanya oknumnya saja.
“Saya kaget setelah membaca berita itu dari beberapa media. Karena waktu rapat TEPRA, saya sedang dinas luar,” kata Erik, Rabu (11/12/19).
“Saya minta pak Kadis Kominfo sebutkan saja siapa sumber dan oknum pegawai BKD yang dimaksud, agar apa yang disampaikan tidak menjadi fitnah. Dan jika hal itu benar, maka akan langsung kita tindak tegas,” ujar Erik.
Disamping itu, Erik mengucapkan terimakasih atas keluhan yang disampaikan Plt. Kadis Kominfo. Dengan begitu, BKD mengetahui masih ada oknum pegawai yang ‘nakal’.
“Saya juga mengucapkan terimakasih, kepada Kadis Kominfo yang sudah mengingatkan BKD,” ucap pria Alumni STPDN ini.
Saat ini, Erik selaku Plt Kepala BKD sudah perintahkan seluruh Kepala Bidang di lingkup BKD melakukan investigasi internal untuk mencari oknum yang dimaksud.
Karena, peringatan jangan lakukan pungli, menjaga integritas dan maksimalkan pelayanan loket untuk pegawai di lingkup BKD sering dia sampaikan.
“Hal itu sudah saya sering sampaikan. Dari saya Sekretaris hingga menjabat Pelaksana tugas,” tegas Erik.
Dengan begitu, terkadang masih ada juga OPD yang meminta pelayanan dipercepat dengan cara mencoba ‘main belakang’.
“Mungkin kesempatan seperti itu dimanfaatkan oleh oknum yang dimaksud,” sambungnya.
Sementara terkait BKD tidak fair dalam pelayanan pencairan tunjangan kerja (tukin), Erik dengan tegas mengatakan hal itu tidak benar.
“Sebelum melakukan pencairan tentu terlebih dahulu melengkapi persyaratan sesuai aturan yang ada. Silahkan di kroscek ke OPD terkait, seperti BKPSDM,” demikian Erik mengakhiri.
Sebelumnya diberitakan salah satu media online jejakdaerah.com, Plt. Kepala Dinas Kominfo Lebong Donni Swabuana mengeluhkan adanya pungli pelayanan birokrasi di Badan Keuangan Daerah (BKD). Bahkan, kata Donni, yang meminta adalah oknum tenaga kerja kontrak (TKK) yang bekerja di BKD.
Selain itu, Donni juga mengeluhkan tidak fair-nya pelayanan terhadap pencairan tukin. Dia mengatakan pengajuan tukin dari OPD dituntut harus sesuai ketentuan, sedangkan di BKD sendiri tidak melaksanakan sesuai ketentuan yang ada.
Hal itu dikatakan Plt. Kepala Dinas Kominfo Lebong Donni Swabuana saat rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA), Selasa kemarin (10/12/19).
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong, H Mustarani Abidin menyebut hal itu hanya miss komunikasi dan ulah-ulah oknum.
Penulis : Imam Yusup
